Dalam manajemen krisis modern, kepemimpinan yang efektif tidak lagi beroperasi dalam silo. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah faktor utama dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE) 2026–2029. Pendekatan whole-of-government dan whole-of-society menjadi fondasi untuk menghadapi ancaman terorisme yang persisten dan adaptif. Bagi para pemimpin di sektor apa pun, pesan ini adalah pengingat bahwa tidak ada entitas tunggal yang mampu mengelola risiko kompleks sendirian.
Sinergi Lintas Sektor: Fondasi Pencegahan yang Kokoh
Strategi pencegahan terorisme tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. BNPT mencatat keberhasilan menggagalkan 27 rencana serangan dalam tiga tahun terakhir—sebuah bukti nyata efektivitas model sinergi antara intelijen, penegak hukum, dan lembaga pemerintah. Pendekatan whole-of-government memastikan setiap kementerian/lembaga memiliki peran yang selaras, sementara whole-of-society melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan. Ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi dapat memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman yang terus berevolusi.
Kepemimpinan Kolaboratif sebagai Kunci Keamanan Nasional
Bagi para eksekutif dan calon pemimpin, pelajaran dari pendekatan BNPT sangat relevan. Membangun dan mempertahankan jaringan kerja sama yang kuat adalah keterampilan kritis dalam manajemen krisis. Pemimpin yang sukses dalam konteks ini adalah mereka yang mampu menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan—dengan kepentingan dan kapasitas berbeda—menuju satu tujuan bersama. Kompromi dalam hal kolaborasi bukanlah pilihan; justru kolaborasi yang inklusif dan terstruktur menjadi pembeda antara kegagalan dan keberhasilan strategi pencegahan.
Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan oleh pemimpin organisasi untuk membangun sinergi efektif:
- Identifikasi pemangku kepentingan kunci dan bangun saluran komunikasi formal maupun informal secara berkala.
- Tetapkan tujuan bersama yang jelas dan ukur kemajuan secara kolektif, bukan hanya capaian masing-masing unit.
- Fasilitasi pertukaran informasi secara transparan untuk menghindari ego sektoral dan mempercepat respons terhadap ancaman.
- Libatkan seluruh elemen masyarakat sebagai mitra, bukan sekadar objek program—ini memperluas jangkauan deteksi dan pencegahan.
Pendekatan ini tidak hanya berlaku untuk keamanan nasional, tetapi juga untuk konteks bisnis dan organisasi lainnya. Setiap ancaman—baik berupa krisis reputasi, gangguan rantai pasok, atau risiko keamanan siber—memerlukan koordinasi lintas fungsi dan level. Pemimpin yang mampu membangun ekosistem kolaboratif akan lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian.
Takeaway untuk profesional muda: Mulailah membangun jejaring lintas departemen dan fungsi di tempat Anda bekerja. Latih kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda dan jadilah fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan mengelola sinergi adalah aset kepemimpinan yang paling berharga. Jadikan kolaborasi sebagai prinsip kerja, bukan sekadar aktivitas tambahan—karena seperti yang ditunjukkan BNPT, kesuksesan pencegahan terorisme bergantung pada kerja sama yang terintegrasi.