Kepemimpinan strategis bukan sekadar tentang visi ambisius, melainkan kemampuan untuk menjaga setiap institusi tetap pada jalur fungsi utamanya. Kasus perluasan peran TNI dan Polri ke ranah sipil, yang dikritik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, menjadi contoh klasik bagaimana pelanggaran mandat dapat melemahkan reformasi dan mengancam supremasi sipil. Bagi manajer dan pemimpin, prinsip ini sama relevannya: kinerja optimal lahir ketika setiap unit dan individu fokus pada misi inti yang telah ditetapkan.
Pisahkan Fungsi, Kuasai Bidang: Prinsip Kepemimpinan yang Terabaikan
Hasto menggarisbawahi bahwa TNI memiliki tugas utama menjaga pertahanan negara, sementara Polri berkonsentrasi pada ketertiban dan penegakan hukum. Penyimpangan dari mandat ini—seperti memasuki wilayah politik atau jabatan sipil—dipandang sebagai langkah mundur yang mengingatkan pada praktik otoritarian Orde Baru. Dalam konteks manajemen organisasi modern, prinsip pemisahan fungsi yang jelas adalah fondasi efektivitas. Ketika batas-batas ini kabur, beberapa risiko kritis muncul:
- Turunnya Akuntabilitas: Menjadi sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegagalan atau keberhasilan.
- Konflik Kepentingan: Loyalitas ganda dapat merusak objektivitas dan integritas pengambilan keputusan.
- Disrupsi Spesialisasi: Energi dan sumber daya teralihkan dari kompetensi inti, mengurangi keunggulan kompetitif institusi.
- Erosi Disiplin Institusional: Struktur komando dan budaya organisasi menjadi lemah ketika aturan main tidak konsisten.
Vigilansi sebagai Kunci Menjaga Konsistensi Reformasi
Pernyataan Hasto bukan hanya kritik politik, tetapi alarm tentang pentingnya kepemimpinan yang menjaga konsistensi agenda reformasi. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan disiplin institusional—kemampuan setiap lembaga untuk menahan diri dari godaan melampaui batas wewenang. Dalam skala yang lebih kecil, prinsip ini berlaku bagi profesional muda yang memimpin tim atau proyek:
Setelah peran dan mandat ditetapkan, pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan implementasinya konsisten. Ini mencakup pengawasan terhadap dinamika internal dan eksternal yang dapat mendorong penyimpangan. Tantangannya adalah menjaga fokus jangka panjang di tengah tekanan untuk mengambil jalan pintas atau mengejar ekspansi di luar kapasitas inti.
Kasus TNI dan Polri juga menyoroti hubungan antara legitimasi dan kepatuhan pada mandat. Institusi memperoleh kepercayaan publik karena mereka terlihat menjalankan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Begitu mereka melangkah keluar dari jalur tersebut—misalnya, dengan mengambil alih fungsi yang seharusnya dilakukan oleh aparatur sipil—legitimasi itu bisa terkikis. Dalam organisasi korporat, prinsip serupa berlaku: departemen yang konsisten memberikan hasil sesuai dengan deskripsi tugasnya akan membangun kredibilitas yang kuat.
Bagaimana profesional muda menerapkan prinsip ini dalam karir mereka sehari-hari? Disiplin untuk fokus pada kompetensi inti adalah kuncinya. Ini berarti menolak godaan untuk terlibat dalam proyek atau tanggung jawab yang jauh di luar keahlian utama, sekalipun itu tampak menarik secara politis atau karier. Sebagai pemimpin, Anda juga bertanggung jawab untuk mengingatkan tim tentang batas-batas peran mereka dan memastikan kolaborasi antar-unit tidak mengaburkan akuntabilitas individu.
